PIMPINAN DPD RI, minta Pihak kemendes segara Turun ke Bengkulu utara Terkait aduan BPD Datar Lebar,,

Jakarta,16/06/2021

RINDANGNEWS – Dugaan praktik rasuah dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2020 di Desa Datar Lebar Kecamatan Lais, mulai dilirik sejumlah pihak. Bahkan informasi teranyar, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDT) menjadwalkan bakal turun memeriksa pengelolaan dana desa yang dikelola kepala desa AM (nama samaran, red) selaku Pengguna Anggaran (PA). Ini buntut adanya pelaporan yang dilayangkan oleh perwakilan masyarakat Desa Datar Lebar, terkait indikasi praktik koruptif dalam pengelolaan dana desa.
Pengiat anti rasuah sekaligus pengacara muda di Provinsi Bengkulu Hady chaniago SH.MH menegaskan, pihaknya turut mendampingi sejumlah masyarakat Desa Datar Lebar untuk melaporkan permasalahan dana desa langsung ke Kementerian. Dalam pelaporan sekaligus hasil koordinasi itu, Kemendes melalui tim pemeriksa pengelolaan dana desa memastikan akan menindaklanjuti laporan itu.
“Laporan sekaligus pengaduan resminya sudah kita sampaikan. Sinyal hijau dari pihak kementerian sudah kita terima dan semoga sesegera mungkin direalisasikan,” pintanya.
Disinggung poin-poin permasalahan hingga berujung pelaporan? Pria yang disapa bung Hady ini menegaskan dari laporan masyarakat, sederet permasalahan hingga berujung pelaporan ke Kementerian yakni sejak Tahun 2016, AM dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Dugaan penyelewengan dana BUMDes Tahun 2018 dengan total anggaran mencapai Rp 85 juta. Selain itu, ada pula salah satu pelaksanaan fisik dana desa Tahun 2020 yang diduga tidak dilaksanakan.
“Ditambah saudara AM selaku kepala desa sempat tersandung hukum hingga sempat mendekam di sel tahanan Mapolres BU, lantaran terlibat konflik kepada salah satu perusahaan perkebunan di Bengkulu Utara. Jadi masyarakat desa setempat menuntut AM untuk tak lagi menjadi kepala desa,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin senator asal prov Bengkulu mendesak agar pihak kemendes agar segera turun dan monitoring kelapangan atas pengaduan dari BPD datar Lebar terkait dugaan penyelewengan DD yang dilakukan Oleh AM. Saya mintak baik pihak kemendes bahkan pihak lainnya yang berwenang didaerah agar betul- betul mengawasi DD yang dikucurkan pemerintah pusat ke Desa agar pengunaan nya tepat Sasaran untuk masyarakat, bukan untuk kepala Desa dan kelompok ujar Senator muda yang kharismatik ini,, Sultan juga berharap agar kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan jajaran agar melakukan monitoring kegiatan setiap kali pencairan DD dan pasca penggunaan DD..ini perlu dilakukan agar DD yang dikucurkan ke Desa tepat sasaran untuk kepentingan umum dan masyarakat tutup Sultan saat dikonfirmasi Oleh Redaksi Rindangnews.com. Rabu/16/6/2021…( Red)

About Post Author

Rindang News

rindangnews@gmail.com

https://www.rindangnews.com

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %